JAKARTA — Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, mengungkapkan bahwa sosialisasi program 3 Juta Rumah milik pemerintah belum menjangkau kalangan pekerja atau buruh secara luas. Banyak buruh dan organisasi serikat pekerja yang mengaku belum mendapatkan informasi memadai terkait skema pembiayaan yang disiapkan.
“Terus terang ya, memang masih minim terkait dengan info atau program 3 Juta Rumah ini. Artinya kami juga butuh,” ujar Mirah dalam Podcast Suara Hunian Kementerian PKP.
Menurut Mirah, langkah sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini lebih banyak berfokus pada pengembang (developer) dan lembaga perbankan. Dampaknya, kelompok pekerja sebagai calon penerima manfaat justru belum tersentuh secara optimal.
Ia mencontohkan masih minimnya informasi mengenai skema Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan, di mana ia sendiri mengaku baru mengetahui adanya fasilitas pembiayaan tersebut.
Usul Pelibatan Serikat Pekerja dan MoU
Guna mengoptimalkan pelaksanaan program, Mirah meminta pemerintah tidak hanya melibatkan serikat pekerja dalam tahap sosialisasi, tetapi juga pada pengawasan hingga perumusan kebijakan.
“Ketika pemerintah memiliki program 3 juta atau berapa pun ini, maka tolong kami dilibatkan, serikat pekerja,” tegasnya.
Mirah menilai pelibatan organisasi pekerja sangat penting untuk memastikan penyaluran hunian tepat sasaran. Serikat pekerja memiliki basis data akurat mengenai anggota yang benar-benar membutuhkan rumah. Untuk itu, ia mengusulkan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan organisasi serikat pekerja.
“Program ini harus melalui organisasi. Itu lebih tepat sasaran, karena organisasi punya massa, punya anggota,” tambahnya.
Kendala Buruh Memiliki Rumah
Selain persoalan sosialisasi, Mirah membeberkan sejumlah kendala utama yang kerap dihadapi kalangan buruh saat ingin mengakses perumahan, di antaranya:
-
Biaya awal (down payment/DP) yang dinilai masih terlalu tinggi.
-
Jangka waktu pembiayaan yang sangat panjang.
-
Lokasi perumahan yang cenderung jauh dari tempat kerja.
-
Minimnya fasilitas pendukung di sekitar hunian, seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan.
Sektor Swasta Domina Penerima Manfaat
Di sisi lain, data pemanfaatan pembiayaan perumahan menunjukkan bahwa kelompok pekerja swasta dan buruh sebenarnya menjadi porsi terbesar penerima manfaat saat ini:
-
Pekerja Swasta/Buruh: 71.250 unit (63,88%)
-
Wiraswasta: 19.254 unit (17,26%)
-
ASN / TNI / Polri: 10.944 unit (9,81%)
-
Kelompok Profesi Lainnya: 10.089 unit (9,05%)
Melihat besarnya proporsi penerima dari sektor pekerja swasta, pelibatan serikat pekerja secara langsung dinilai semakin krusial agar sisa kuota dan program mendatang bisa terdistribusi secara lebih efektif.
(Sumber: kompas.com)
