Aktivis buruh Arif Minardi menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh. Menurutnya, apabila komunikasi Presiden dan berbagai pihak strategis negara dapat diakses secara ilegal, maka hal itu berpotensi membuka informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun ekonomi.
“Ini jelas mengancam. Bayangkan, Presiden disadap. Artinya, seluruh penyelenggaraan nasional yang strategis bisa diketahui orang lain. Ini sangat berbahaya,” ujar Arif dalam wawancara.
Ia menjelaskan, persoalan penyadapan tidak hanya berdampak terhadap Presiden, tetapi juga dapat merembet ke berbagai organisasi, termasuk serikat pekerja dan gerakan buruh.
Pasalnya, aktivitas organisasi buruh tidak terlepas dari komunikasi internal, rapat, konsolidasi, hingga pembahasan strategi perjuangan yang terkadang bersifat terbatas dan rahasia.
Menurut Arif, apabila komunikasi tersebut dapat dipantau pihak lain, maka kebebasan buruh dalam menyampaikan pendapat dan mengkritik pemerintah bisa terganggu.
“Demokrasi kita terganggu. Kita rapat, berarti mereka tahu isi rapat kita. Kadang-kadang dalam pembicaraan santai, kita menyampaikan kritik terhadap negara atau Presiden. Kalau pembicaraan seperti itu disadap, bisa dijadikan bukti untuk menyerang seseorang,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat gerakan buruh tidak lagi leluasa menjalankan aktivitas organisasi. Bahkan, informasi internal dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi gerakan, mencari kelemahan pengurus, hingga memecah persatuan serikat pekerja.
Penyadapan Dinilai Bisa Mengganggu Kebijakan Ketenagakerjaan
Arif juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang menurutnya memiliki sejumlah kebijakan positif bagi kalangan pekerja.
Ia mencontohkan kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan May Day sebanyak dua kali serta kebijakan kenaikan upah minimum yang dinilainya lebih baik dibandingkan sejumlah periode pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh membutuhkan ruang demokrasi yang sehat agar serikat pekerja tetap dapat menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden maupun organisasi masyarakat harus dipandang sebagai ancaman terhadap proses demokrasi dan hubungan industrial.
“Terpengaruh otomatis. Pertama, kehidupan berdemokrasi terganggu. Kesejahteraan buruh juga bisa ikut terdampak karena gerakan buruh tidak bisa berjalan secara bebas,” katanya.
Ia menambahkan, apabila informasi organisasi dapat diketahui pihak yang tidak bertanggung jawab, konsolidasi gerakan buruh juga berpotensi terganggu.
Singgung Dugaan Kepentingan Oligarki dan Ekonomi
Dalam wawancara tersebut, Arief juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan ekonomi dan politik di balik dugaan penyadapan.
Ia menyebut sejumlah analisis yang berkembang di media, termasuk dugaan keterlibatan kelompok politik, oligarki dalam negeri maupun kepentingan asing.
Arif menduga kebijakan pemerintah yang berupaya mengubah tata kelola ekonomi dan perdagangan dapat bersinggungan dengan kepentingan kelompok tertentu.
Salah satu hal yang disorotnya adalah praktik perdagangan komoditas melalui mekanisme under invoicing dan under pricing yang menurutnya berpotensi merugikan penerimaan negara.
Ia menilai pembenahan tata kelola ekspor dan pengelolaan sumber daya alam dapat mengganggu kepentingan pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
Meski demikian, dugaan mengenai pihak-pihak yang berada di balik penyadapan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum.
Pemerintah Diminta Transparan Mengusut Kasus
Lebih lanjut, Arif meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
Menurutnya, komunikasi publik yang transparan diperlukan agar masyarakat mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam mengungkap dugaan penyadapan.
Ia menilai pembaruan informasi mengenai proses penyelidikan sebaiknya disampaikan secara berkala.
“Menurut saya, harus ada update. Kalau bisa setiap hari. Ini sudah jelas-jelas membahayakan kepentingan negara. Jangan ada lagi hal-hal yang ditutupi,” tegasnya.
Arif juga memandang kasus tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan terhadap sistem intelijen, keamanan negara, serta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan strategis.
Namun, ia mengingatkan agar langkah pembenahan dilakukan secara terukur, proporsional, dan berdasarkan bukti hukum yang kuat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut, tetapi juga harus menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap pihak-pihak yang belum terbukti bersalah.
Prabowo Diminta Berani Membenahi Pemerintahan
Arif menilai Presiden Prabowo memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap berbagai persoalan bangsa. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut dinilainya masih menghadapi hambatan karena adanya kepentingan dan pengaruh kelompok-kelompok lama dalam pemerintahan.
Ia berpandangan bahwa pergantian pejabat maupun pembenahan lembaga negara perlu dilakukan apabila ditemukan persoalan serius yang menghambat jalannya pemerintahan.
Menurutnya, Presiden harus mampu menghitung berbagai konsekuensi politik dan dampak pergantian pejabat terhadap stabilitas pemerintahan, termasuk kemungkinan terganggunya distribusi kebutuhan pokok dan pelayanan publik.
“Kalau saya, sederhana. Presiden harus melihat kalau seseorang diganti, dampaknya apa terhadap kehidupan bangsa dan negara. Apakah distribusi terganggu, apakah ada hal yang menjadi sulit. Semua harus dihitung,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembenahan harus tetap berlandaskan keadilan dan tidak boleh berubah menjadi tindakan balas dendam politik.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus untuk Kesejahteraan Rakyat
Selain menyoroti dugaan penyadapan, Arief juga menyinggung pentingnya keberanian pemerintah membenahi pengelolaan sumber daya alam agar hasil kekayaan negara dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mencontohkan kebijakan Presiden Burkina Faso, Ibrahim Traore, yang menurut pandangannya berupaya memperkuat penguasaan negara terhadap sumber daya alam, termasuk emas, untuk membiayai pembangunan dan sektor pertanian.
Arif menilai Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, kekayaan tersebut harus dikelola dengan kebijakan yang tepat agar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Ia berharap pemerintah dapat memanfaatkan momentum pembenahan nasional untuk memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mengurangi persoalan ketenagakerjaan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurutnya, kekayaan dari sektor pertambangan dan sumber daya alam semestinya dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk memperkuat industri nasional dan membuka lapangan pekerjaan.
“Uang dari nikel, tambang, dan sumber daya alam lainnya sebenarnya bisa digunakan untuk memperbaiki industri. Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang diperlukan adalah kebijakan negara yang tepat,” pungkasnya.
Arif berharap dugaan penyadapan tersebut tidak hanya berhenti pada pengungkapan kasus, tetapi juga menjadi titik awal pembenahan sistem keamanan negara dan penguatan demokrasi.
Bagi kalangan buruh, persoalan ini dinilai penting karena kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat, melakukan konsolidasi, dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. @kg_krd
