Ribuan Buruh Garmen Bangladesh Mogok Kerja, Tuntut Kenaikan Upah Minimum di Tengah Lonjakan Inflasi

Ironisnya, Bangladesh merupakan salah satu negara pengekspor pakaian jadi terbesar di dunia. Namun, di balik besarnya industri garmen yang memasok berbagai merek internasional, kesejahteraan sebagian pekerjanya masih menjadi persoalan serius.

Kondisi ekonomi yang semakin sulit membuat para buruh harus menghadapi kenyataan pahit. Dengan penghasilan bulanan yang terbatas, mereka bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan makan keluarga.

Salah seorang pekerja, Laili Begum, mengungkapkan bahwa dirinya hanya mampu makan satu kali sehari karena keterbatasan pendapatan.

Ia mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan makan, dirinya harus bertahan dengan makanan sederhana. Bahkan, pada hari-hari tertentu, pekerja tidak memiliki cukup uang untuk membeli makan siang.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap anak-anak mereka. Begum mengaku prihatin melihat kondisi anak laki-lakinya yang semakin kurus akibat keterbatasan makanan.

Menurutnya, pemerintah selama ini hanya memberikan janji mengenai kenaikan upah, tetapi belum menyampaikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun besaran kenaikan yang akan diberikan.

Saat ini, penghasilan bulanan pekerja garmen di Bangladesh berada di kisaran 12.500 taka atau sekitar 102 dolar AS. Nilai tersebut dinilai semakin tidak memadai di tengah kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

Persoalan ini tidak hanya dialami satu atau dua pekerja. Banyak buruh terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena pendapatan mereka tidak sebanding dengan biaya hidup.

Pekerja lainnya, Rasel Khan, mengungkapkan bahwa kenaikan harga kebutuhan sehari-hari membuat dirinya semakin kesulitan menghidupi keluarga.

Para buruh menilai kenaikan upah harus segera dilakukan. Namun, mereka juga berharap pemerintah mengambil langkah untuk mengendalikan harga bahan pangan agar daya beli masyarakat tidak terus merosot.

Ratusan Pabrik Terdampak Aksi Mogok

Gelombang demonstrasi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas industri garmen Bangladesh. Operasional ratusan pabrik pakaian dilaporkan lumpuh selama beberapa hari akibat aksi mogok kerja dan demonstrasi pekerja.

Situasi di sejumlah kawasan industri juga sempat memanas. Aparat kepolisian dilaporkan menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan massa yang memblokir jalan raya.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Bangladesh membentuk tim khusus untuk mengkaji kemungkinan penyesuaian upah minimum nasional.

Pembentukan tim tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan mengenai kenaikan upah sekaligus meredakan ketegangan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Merek Internasional Diminta Ikut Bertanggung Jawab

Di tengah tuntutan kenaikan upah, kalangan pengusaha juga menyoroti peran merek-merek fashion internasional yang menjadi pembeli produk pakaian dari Bangladesh.

Menurut asosiasi pengusaha, kenaikan upah pekerja perlu diikuti dengan penyesuaian harga pembelian produk dari perusahaan-perusahaan internasional.

Tanpa adanya harga pembelian yang lebih adil, kenaikan biaya tenaga kerja dikhawatirkan semakin membebani produsen lokal dan berpotensi mengancam keberlangsungan operasional pabrik.

Pakar hukum internasional, Sheikh Hossain Muhammad Mustafiz, menilai pekerja berhak mendapatkan upah yang mampu memenuhi standar hidup layak.

Namun, menurutnya, tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada produsen.

Merek-merek internasional juga perlu berkontribusi melalui penetapan harga pembelian yang adil serta praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Persoalan buruh garmen Bangladesh tersebut memperlihatkan tantangan besar dalam industri tekstil global. Di tengah tingginya permintaan produk pakaian dunia, peningkatan produksi dan keuntungan industri perlu berjalan seiring dengan pemenuhan hak serta kesejahteraan pekerja.

Sebab, pertumbuhan industri yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari besarnya nilai ekspor, tetapi juga dari kemampuan perusahaan memastikan pekerjanya memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.