Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa setiap persoalan hubungan industrial harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Ia tidak ingin proses PHK dilakukan secara sepihak atau justru merugikan pekerja akibat prosedur yang tidak sesuai aturan.
Hal tersebut disampaikan Anwar saat menerima perwakilan Serikat Pekerja Tadulako dalam pertemuan di Palu, Senin.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Anwar.
Dalam pertemuan tersebut, Anwar menyatakan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja di kedua perusahaan tersebut.
Ia meminta agar proses PHK terhadap 40 pekerja ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, hubungan industrial yang sehat harus dibangun melalui komunikasi terbuka antara perusahaan dan pekerja. Karena itu, penyelesaian perselisihan tidak boleh hanya didasarkan pada keputusan sepihak tanpa memberikan ruang bagi pekerja untuk menyampaikan keberatan maupun mendapatkan penjelasan.
Anwar juga mengingatkan bahwa setiap keputusan perusahaan terkait hubungan kerja harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, persoalan ketenagakerjaan harus diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan karena persoalan pribadi, kepentingan tertentu, ataupun ketidaksukaan terhadap individu pekerja.
Pemprov Sulteng Siapkan Mediasi dengan Manajemen Perusahaan
Sebagai langkah konkret, Gubernur meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi dalam proses penanganan persoalan tersebut.
Data itu nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk menentukan langkah penyelesaian berikutnya.
Pemprov Sulteng juga akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan mengundang pihak perusahaan, termasuk perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat hadir sehingga masing-masing dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai persoalan PHK yang terjadi.
Kehadiran pihak manajemen yang memiliki kewenangan dinilai penting agar proses mediasi tidak sekadar menjadi pertemuan formal, tetapi benar-benar menghasilkan keputusan dan solusi yang dapat ditindaklanjuti.
Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, pemerintah daerah juga telah menyiapkan fasilitas kantor sebagai lokasi mediasi, termasuk sarana pendukung dan kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi pekerja maupun pihak perusahaan.
Anwar berharap upaya mediasi tersebut dapat menjadi jalan keluar bagi para pekerja yang terdampak PHK sekaligus mencegah persoalan hubungan industrial semakin berlarut-larut.
“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” katanya.
Penyelesaian PHK Harus Sesuai Ketentuan Hukum
Persoalan PHK terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Nadesico Nickel Industry menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hak dan perlindungan tenaga kerja.
Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, proses perundingan dan mediasi harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan ketenagakerjaan lainnya.
Melalui fasilitasi mediasi ini, Pemprov Sulteng diharapkan dapat memastikan bahwa persoalan tersebut ditangani secara transparan, objektif, dan mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak.
Bagi para pekerja, proses mediasi menjadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperjuangkan pemenuhan hak-hak normatif yang mungkin belum terselesaikan akibat keputusan PHK.
Sementara itu, perusahaan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan dan prosedur PHK yang dilakukan.
Hasil mediasi pada 11 November 2026 pun akan menjadi tahapan penting untuk menentukan arah penyelesaian perselisihan antara pekerja dan perusahaan.
Pemprov Sulteng menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan tersebut agar tidak ada pekerja yang kehilangan haknya akibat proses hubungan industrial yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. (Sumber : AntaraNews.com)
