Menaker Yassierli Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara, Pemerintah Belum Tentukan Pengelola - lemspsi.com
Nasional

Menaker Yassierli Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara, Pemerintah Belum Tentukan Pengelola

42

Menaker Yassierli Denies Severance Reserve Funds Must Be Deposited with Danantara, Government Yet to Decide on Fund Manager

Minister Yassierli Rejects Danantara Link-Foto ilustrastion AI
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah belum menetapkan mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, pemerintah juga belum memutuskan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana tersebut.

Yassierli sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, ketentuan mengenai pengelolaan, penempatan, hingga lembaga yang akan menerima dan mengelola dana pesangon masih harus dibahas melalui penyusunan peraturan turunan.

“Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menaker Tegaskan Tidak Ada Kewajiban Setor Dana Pesangon ke Danantara

Yassierli secara tegas membantah kabar yang menyebut perusahaan wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.

Ia mengatakan pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai pihak yang akan menerima setoran maupun mekanisme pengelolaan dana tersebut.

Dengan demikian, informasi yang menyebut Danantara telah ditetapkan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon tidak benar.

“Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar, bahwa ada terkait dengan informasi harus disetor ke mana, peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja,” ujar Yassierli.

Ia meminta masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan pengusaha, tidak terburu-buru mempercayai informasi yang belum disertai keputusan resmi pemerintah.

Menurutnya, pemerintah akan menyampaikan perkembangan kebijakan tersebut setelah proses pembahasan dan penyusunan peraturan pelaksanaannya selesai.

Mekanisme Dana Cadangan Pesangon Masih Dibahas

Menaker menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon telah dimasukkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Namun, keberadaan ketentuan dalam undang-undang tersebut masih membutuhkan aturan pelaksanaan agar dapat diterapkan secara teknis.

Sejumlah aspek yang perlu diperjelas antara lain tata cara pembentukan dan pengelolaan dana, mekanisme penempatan dana, serta penentuan lembaga atau pihak yang bertanggung jawab mengelolanya.

Pemerintah masih membahas berbagai kemungkinan sebelum menetapkan mekanisme yang akan diberlakukan kepada perusahaan.

Yassierli menegaskan, penyusunan aturan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian perlindungan hak pekerja dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Dana Cadangan Pesangon untuk Menjamin Hak Buruh Korban PHK

Yassierli mengatakan, semangat utama pembentukan Dana Cadangan Pesangon adalah memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan perusahaan memiliki dana yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja yang terkena PHK.

Dengan adanya dana cadangan, pekerja diharapkan tidak lagi menghadapi ketidakpastian pembayaran pesangon akibat kondisi keuangan perusahaan ketika terjadi PHK.

“Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini, bersama dengan DPR, adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh, ketika nanti mereka di PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon,” kata Yassierli.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut harus dirancang agar tujuan perlindungan pekerja dapat tercapai tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha.

Karena itu, pemerintah perlu merumuskan mekanisme yang tepat sehingga dana yang disiapkan benar-benar dapat menjamin pemenuhan hak pekerja.

Pembentukan Lembaga Baru Pengelola Pesangon Belum Dikaji

Selain menanggapi isu Danantara, Yassierli juga menjawab kemungkinan pembentukan lembaga baru khusus untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Ia menegaskan, pemerintah belum melakukan kajian secara terperinci mengenai pembentukan lembaga baru maupun penunjukan lembaga yang sudah ada.

“Belum dikaji, nanti kita lihat detilnya di peraturan turunan,” ujarnya.

Artinya, hingga saat ini belum ada keputusan apakah pengelolaan Dana Cadangan Pesangon akan diserahkan kepada lembaga yang telah beroperasi atau menggunakan mekanisme kelembagaan baru.

Kepastian mengenai hal tersebut masih menunggu pembahasan dan penyusunan peraturan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pemerintah menegaskan bahwa tujuan akhir kebijakan Dana Cadangan Pesangon adalah memberikan jaminan dan kepastian bagi pekerja dalam memperoleh hak pesangon ketika mengalami PHK, sekaligus menjaga agar kewajiban tersebut tidak menjadi beban yang berlebihan bagi perusahaan. (Sumber : pantau.com)

Exit mobile version