JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejaksaan Agung resmi menggelar Kick-Off Meeting Penyusunan Fondasi Kebijakan dan Arsitektur Kelembagaan Adhyaksa Chambers di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Kamis, 21 Mei 2026.
Kick-Off Meeting ini mengusung tema “Penguatan Peran Negara dalam Penyelesaian Sengketa Strategis melaluiPengembangan Adhyaksa Chambers untuk MendukungIklim Investasi dan Pembangunan Nasional”.
Acara inimelibatkan narasumber dan pemangku kepentingan lintassektoral, di antaranya:
Robertus Billitea (Managing Director Legal & Compliance BPI Danantara);
Meirijal Nur, S.E., M.B.A. (Direktur PembinaanPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Kementerian Keuangan);
Rezafaraby, S.H., LL.M. (Koordinator Bidang Penerapandan Penegakan Hukum, Kementerian PPN/Bappenas).
Dalam paparannya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Prof. (H.C) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa pembentukan Adhyaksa Chambers merupakan wujud nyata transformasi kelembagaan Kejaksaan RI dari administrative state menujustrategic state institution untuk menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.
“Langkah ini mengakar pada mandat game changer di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentangRPJPN 2025–2045, yang menempatkan Jaksa Agung sebagai Advocaat General guna mengawal supremasihukum, stabilitas nasional, dan ekonomi berkelanjutan,” ujarJamdatun.
Forum koordinasi awal ini diharapkan mampu menyatukanpersepsi, menghimpun masukan strategis, sertamembangun komitmen sinergi lintas instansi demi terwujudnya ekosistem penyelesaian sengketa negara yang modern, solutif, adil, sekaligus mampu memperkuat dayasaing investasi nasional. (**)
