JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara turut memunculkan harapan dari kalangan pekerja. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) berharap kebijakan fiskal ke depan mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, keberlanjutan industri, dan perlindungan tenaga kerja.
Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Henry Wardana Tirtawiguna mengatakan, kebijakan fiskal tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas industri dan penyerapan tenaga kerja.
“Kami berharap Pak Suahasil dapat memastikan kebijakan fiskal ke depan tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan industri dan kepastian kerja,” kata Henry seperti dikutip dari situs resmi FSP RTMM-SPSI, Sabtu (19/9/2026).
Henry menilai sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja serta menggerakkan rantai pasok di berbagai daerah. Karena itu, kebijakan terkait pajak, cukai maupun pungutan yang berdampak terhadap sektor tersebut perlu memperhitungkan keberlangsungan produksi dan lapangan pekerjaan.
Menurut dia, stabilitas kebijakan fiskal juga penting agar pelaku industri memiliki kepastian dalam menyusun rencana usaha, mempertahankan kapasitas produksi, sekaligus menjaga penyerapan tenaga kerja.
FSP RTMM-SPSI berpandangan bahwa penguatan penerimaan negara dan perlindungan tenaga kerja tidak harus ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Industri yang tumbuh secara berkelanjutan, menurut serikat pekerja, dapat membantu menjaga lapangan kerja, daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat basis penerimaan negara.
Pergantian Menteri Keuangan juga berlangsung ketika sejumlah persoalan fiskal menjadi perhatian. Suahasil menghadapi pekerjaan rumah terkait penerimaan pajak dan bea cukai, defisit anggaran, utang pemerintah serta ekspektasi pasar keuangan terhadap konsistensi disiplin fiskal.
Selain itu, isu restitusi pajak turut menjadi perhatian setelah pergantian Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan memastikan proses restitusi tetap dilakukan secara selektif, terencana dan terarah.
Bagi FSP RTMM-SPSI, kepastian dalam kebijakan perpajakan dan cukai menjadi faktor penting karena dapat memengaruhi keputusan produksi perusahaan dan pada akhirnya berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan.
Karena itu, serikat pekerja berharap kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Suahasil tetap memperhatikan kondisi industri serta dampaknya terhadap tenaga kerja.
Dengan demikian, kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dapat dijaga, sementara keberlanjutan industri dan kepastian kerja juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
(Sumber : kontan.co.id)
