DPR Fasilitasi Penyelesaian Kasus PHK 64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi, Kini Kembali Bekerja dengan Status PKWT - lemspsi.com
HukumNasional

DPR Fasilitasi Penyelesaian Kasus PHK 64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi, Kini Kembali Bekerja dengan Status PKWT

73

DPR Facilitates Resolution of Layoffs Involving 64 Krakatau Baja Konstruksi Workers, Who Return to Work Under Fixed-Term Contracts (PKWT)

Indonesian Parliament Press Conference
JAKARTA – Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI berhasil memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang menimpa 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi, entitas penerima penggabungan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP) dalam grup PT Krakatau Steel (Persero).

Melalui mediasi antara perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan, 64 buruh yang sebelumnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) kini kembali dipekerjakan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Mereka juga mendapatkan upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menjelaskan bahwa persoalan tersebut bermula dari ketidakjelasan status hubungan kerja para buruh selama bertahun-tahun. Bahkan, sebagian besar pekerja telah mengabdi sekitar delapan tahun tanpa kontrak kerja yang jelas.

Selain persoalan status, para pekerja juga menghadapi masalah upah di bawah standar minimum, tidak mendapatkan perlindungan BPJS, serta pembayaran upah lembur yang tidak sesuai ketentuan.

“Sebagian besar mereka sudah bekerja delapan tahun, tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Hubungan kerjanya tanpa status, tidak jelas statusnya sebagai apa. Upahnya juga di bawah UMR, kemudian tidak ada BPJS. Banyak yang lembur dengan pembayaran yang tidak sesuai,” ujar Anggia kepada awak media usai audiensi bersama pimpinan DPR dan perwakilan Konfederasi KASBI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Politisi Fraksi PKB tersebut mengatakan, DPR kemudian memfasilitasi komunikasi antara perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan untuk mencari jalan keluar. Proses mediasi dan pembahasan berlangsung sekitar satu bulan hingga menghasilkan kesepakatan pada 13 November 2026.

Hasilnya, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya terancam kehilangan pekerjaan akhirnya kembali bekerja dengan status PKWT. Perusahaan juga menyepakati pemenuhan hak normatif berupa pembayaran upah sesuai UMR dan pemberian kepesertaan BPJS.

“Alhamdulillah, per tanggal 13 kemarin, 64 pekerja yang semestinya diberhentikan itu menjadi PKWT. Dengan gaji UMR, kemudian BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas. Alhamdulillah sudah ditemukan jalan untuk kesejahteraan para pekerja,” jelasnya.

Anggia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut merupakan bagian dari komitmen DPR dalam mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Menurutnya, pemenuhan hak pekerja harus menjadi perhatian perusahaan, termasuk perusahaan yang berada dalam lingkungan BUMN.

Meski demikian, status PKWT saat ini masih menjadi solusi awal. DPR berharap ke depan para pekerja tersebut bisa mendapatkan kepastian hubungan kerja yang lebih baik, termasuk kesempatan diangkat menjadi pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Sementara ini kita PKWT dulu, nanti harapannya dan kita terus kawal, saya juga sudah ngomong dan Pak Dasco minta juga untuk kita kawal, nanti kita akan jadikan PKWTT. Pekerjaan tetap, karyawan tetap,” ungkap Anggia.

KASBI Apresiasi Fasilitasi DPR

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI dan Komisi VI yang telah membantu memperjuangkan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan para pekerja KPdP.

Ia membenarkan bahwa sebagian besar buruh telah bekerja selama kurang lebih delapan tahun, tetapi tidak mendapatkan kepastian status hubungan kerja maupun pemenuhan hak normatif sebagaimana mestinya.

Sunarno mengungkapkan, sebelumnya terdapat 64 pekerja yang diberhentikan secara sepihak. Selain itu, serikat pekerja di lingkungan perusahaan juga menghadapi persoalan dalam menjalankan aktivitas organisasinya.

Namun, setelah melalui pertemuan dan musyawarah dengan manajemen Krakatau Steel, para pekerja tersebut akhirnya dipekerjakan kembali. Keberadaan serikat pekerja yang sebelumnya bermasalah juga kini diperbolehkan kembali.

“Ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak, dan serikat buruhnya juga diberangus. Namun, sekarang sudah dipekerjakan kembali dan serikat pekerjanya diperbolehkan,” kata Sunarno.

Ia berharap penyelesaian ini menjadi momentum bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan hak-hak normatif pekerja dan menjalankan ketentuan ketenagakerjaan secara konsisten.

Sunarno juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Komisi VI yang telah membuka ruang dialog antara pekerja dan manajemen perusahaan.

Penyelesaian kasus 64 pekerja Krakatau Baja Konstruksi tersebut diharapkan menjadi contoh bahwa persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui dialog dan mediasi dengan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak buruh.

DPR pun diharapkan terus mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut, termasuk memastikan pemenuhan hak normatif pekerja dan memperjuangkan kepastian status kerja agar para buruh ke depan dapat beralih menjadi karyawan tetap atau PKWTT.

Exit mobile version