Kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keberlanjutan industri media, terutama karena puluhan ribu perusahaan pers harus bersaing mendapatkan porsi pendapatan iklan yang semakin terbatas.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Dahlan mengutip data Wavemaker 2025 yang menunjukkan bahwa 80 persen belanja iklan digital dikuasai platform, sedangkan media atau publisher hanya memperoleh 20 persen.
“Secara advertising, saya kutip Wavemaker 2025, 80 persen advertising digital dikuasai oleh platform, sedangkan media atau publisher memperebutkan 20 persennya. 20 persen itu oleh 50.000 lebih perusahaan pers sekarang,” kata Dahlan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat perusahaan pers semakin kesulitan mempertahankan keberlangsungan bisnis. Persaingan memperebutkan pendapatan iklan yang terbatas juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media.
“Jadi ini kondisi yang tidak sustain. Dan secara jangka pendek juga susah, dari ribuan PHK sebenarnya ada bagian daripada dampak ini,” ujarnya.
Generative AI Pangkas Traffic Media hingga 70 Persen
Selain ketimpangan pendapatan iklan digital, industri media juga menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi generative artificial intelligence (AI).
Sejak teknologi tersebut berkembang pesat pada November 2022, pola konsumsi informasi masyarakat mengalami perubahan. Pengguna semakin banyak memperoleh informasi melalui platform digital dan layanan berbasis AI tanpa harus mengunjungi langsung situs penerbit berita.
Dahlan menyebut, perkembangan tersebut berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan atau traffic serta page view media. Bahkan, penurunannya disebut mencapai 70 persen.
Ia menjelaskan, sebelumnya pola distribusi informasi berjalan dari pengguna menuju platform, kemudian platform mengarahkan pengunjung ke situs penerbit berita.
Namun, kehadiran AI mengubah pola tersebut. Pengguna kini bisa memperoleh rangkuman maupun informasi dari karya jurnalistik langsung melalui platform, sehingga penerbit tidak lagi mendapatkan kunjungan seperti sebelumnya.
“Jadi normal sebelumnya adalah dari user ke platform, platform kirim traffic kepada publisher. Nah, dengan AI, publisher tidak ada lagi dalam peta karena dari user ke platform, berhenti di situ. Dan berita yang dihasilkan oleh publisher itu gratis, tidak ada bayarnya sama sekali. Ya, itu saya rasa agak berbahaya,” ungkapnya.
Menurut Dahlan, situasi tersebut berpotensi mengganggu ekosistem informasi publik karena perusahaan pers tetap mengeluarkan biaya untuk memproduksi berita, tetapi manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya jurnalistik belum tentu kembali kepada penerbit.
Dewan Pers Dorong Perlindungan Hak Ekonomi Media
Menghadapi persoalan tersebut, Dewan Pers mendorong penguatan perlindungan terhadap karya jurnalistik yang disertai penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat dan aturan antimonopoli.
Dahlan mengingatkan bahwa penggunaan posisi dominan oleh platform digital berpotensi merugikan perusahaan pers sekaligus masyarakat sebagai pengguna informasi.
“Jadi saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menilai pengaturan mengenai hak ekonomi dan kompensasi atas pemanfaatan karya jurnalistik penting untuk memperkuat perlindungan terhadap perusahaan media.
Ia menyinggung implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang dinilai masih menghadapi persoalan rendahnya tingkat kepatuhan platform.
Dewan Pers juga mengusulkan agar mekanisme pembayaran kompensasi tidak hanya bergantung pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Skema kerja sama langsung antarpihak melalui mekanisme business-to-business (B2B) juga perlu dibuka sebagai alternatif.
Meta Khawatir Kewajiban Bayar Tautan Berita Rugikan Media Kecil
Di sisi lain, Meta Indonesia menyampaikan pandangan berbeda mengenai pengaturan kewajiban pembayaran atas tautan dan pratinjau singkat berita dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta.
Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Berni Moestofa, menilai ketentuan tersebut berpotensi merugikan perusahaan media, terutama media kecil dan media daerah.
Menurutnya, apabila ketentuan pembayaran mendorong platform membatasi penyebaran tautan berita, penerbit justru berpotensi kehilangan kunjungan pembaca dan sumber pendapatan.
“Jika aturan ini mendorong pembatasan tautan berita, penerbit dapat kehilangan kunjungan pembaca sekaligus peluang pendapatan. Sementara masyarakat Indonesia semakin sulit menemukan berita, media kecil media daerah dapat menjadi pihak yang paling terdampak,” kata Berni dalam RDPU bersama Baleg DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, selama ini platform Meta menjadi salah satu ruang bagi penerbit untuk membagikan tautan berita secara sukarela guna menjangkau audiens lebih luas dan mendatangkan traffic ke situs media.
Meta mengklaim tidak mengenakan biaya kepada penerbit untuk membagikan tautan maupun mengambil bagian dari pendapatan yang diperoleh penerbit melalui kunjungan tersebut.
Namun, Meta mengkhawatirkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 dalam draf RUU Hak Cipta dapat menimbulkan kewajiban pembayaran hanya karena tautan, pratinjau singkat, atau rekomendasi berita ditampilkan, termasuk ketika tautan tersebut dibagikan secara sukarela oleh penerbit.
“Namun terkait pasal 29 dan 30 (draf RUU Hak Cipta), kami khawatir pembayaran dapat diwajibkan hanya karena tautan, pratinjau singkat, atau rekomendasi ditampilkan, bahkan ketika penerbit membagikannya secara sukarela,” ujarnya.
Berni menambahkan, kekhawatiran terhadap kewajiban biaya dapat mendorong platform membatasi distribusi tautan berita. Dampaknya, perusahaan media berpotensi kehilangan pembaca sekaligus peluang pendapatan dari iklan maupun langganan.
Karena itu, Meta Indonesia mendorong agar tautan, pratinjau singkat yang tidak menggantikan isi artikel secara utuh, serta rekomendasi berita tidak dikenai kewajiban pembayaran.
Menurut Meta, perlindungan hak cipta harus tetap berjalan beriringan dengan upaya menjaga akses masyarakat terhadap informasi dan memastikan karya jurnalistik dapat menjangkau pembaca secara luas.
Microsoft Dorong Regulasi Hak Cipta yang Seimbang
Sementara itu, Direktur Hubungan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Microsoft Indonesia, Widya Listyowulan, mendorong agar RUU Hak Cipta mampu menciptakan sistem perlindungan yang kokoh dan adil bagi seluruh pelaku industri kreatif.
Menurutnya, regulasi tidak hanya harus memberikan perlindungan terhadap hak cipta, tetapi juga mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.
“Harapan kami sih tentu saja, seperti yang Pak Ketua sampaikan juga, bahwa regulasi itu tetap mendorong inovasi tapi juga menjaga teman-teman supaya tidak ada istilahnya masalah-masalah ketika mereka mengadopsi AI,” kata Widya seusai RDPU bersama Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam paparannya, Widya menekankan pentingnya membangun ekosistem industri kreatif yang berkelanjutan melalui regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemegang hak cipta dan perkembangan teknologi.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 87 persen pelaku industri kreatif dan kelompok usia produktif telah memanfaatkan AI sebagai instrumen pendukung produktivitas ekonomi kreatif.
Meski demikian, Widya mengingatkan bahwa teknologi tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu, sedangkan kreativitas dan kendali atas karya tetap berada di tangan manusia.
“Prinsip kami tapi tidak berubah seperti yang Bapak pimpinan sampaikan, bahwa hak cipta adalah penghargaan atas kreativitas manusia,” ujarnya.
Perdebatan dalam pembahasan RUU Hak Cipta tersebut memperlihatkan adanya sejumlah kepentingan yang perlu dipertimbangkan, mulai dari perlindungan hak ekonomi perusahaan pers, keberlanjutan bisnis media, akses masyarakat terhadap informasi, hingga ruang inovasi bagi perusahaan teknologi.
Bagi industri media, persoalan utamanya bukan hanya bagaimana melindungi karya jurnalistik, tetapi juga memastikan perusahaan pers memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan atas karya yang diproduksi di tengah perubahan lanskap digital dan perkembangan teknologi AI. (Sumber : kompas.com)
