JAKARTA — Perbedaan data mengenai jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2026 memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kondisi pasar kerja Indonesia sebenarnya tercermin dalam statistik resmi.
Pada Juli 2026, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan data yang mengacu pada BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data tersebut, sekitar 126 ribu pekerja tercatat nonaktif akibat PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026. Apindo juga menyebut sekitar 50 ribu klaim Jaminan Hari Tua (JHT) diajukan akibat PHK dalam periode yang sama.
Angka tersebut berbeda cukup jauh dengan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hingga Juni 2026, Kemenaker mencatat 32.389 tenaga kerja terdampak PHK.
Selisih antara kedua angka tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai cakupan, definisi, serta mekanisme pencatatan yang digunakan masing-masing lembaga.
Perbedaan itu penting karena data PHK bukan sekadar angka statistik. Bagi pekerja, data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai luasnya tekanan di pasar tenaga kerja. Sementara bagi pemerintah, data PHK menjadi salah satu bahan dalam merancang kebijakan perlindungan sosial, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan ulang, penciptaan lapangan kerja, hingga kebijakan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Berbeda Sumber, Berbeda Cakupan
Perbedaan angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa salah satu data keliru. Salah satu faktor yang dapat menjelaskannya adalah perbedaan sumber dan mekanisme pencatatan.
Data Kemenaker berkaitan dengan PHK yang tercatat melalui mekanisme pelaporan ketenagakerjaan. Sementara data BPJS Ketenagakerjaan merekam perubahan status kepesertaan.
Karena itu, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi nonaktif tidak secara otomatis identik dengan PHK formal yang dilaporkan perusahaan kepada pemerintah.
Dalam konteks program JHT, misalnya, berakhirnya hubungan kerja dapat terjadi karena sejumlah kondisi, termasuk berakhirnya kontrak maupun pengunduran diri. Dengan demikian, angka peserta nonaktif tidak dapat langsung diterjemahkan seluruhnya sebagai angka PHK formal.
Persoalan definisi inilah yang menjadi penting ketika data dari dua lembaga digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar kerja secara keseluruhan.
Pemerintah Diminta Perjelas Perbedaan Data
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri menyatakan bahwa perbedaan data tersebut perlu diperiksa dan diklarifikasi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut informasi mengenai PHK perlu diklasifikasikan dan diverifikasi terlebih dahulu.
Dengan demikian, angka 126 ribu pekerja nonaktif tidak semestinya langsung dibaca sebagai 126 ribu kasus PHK formal. Sebaliknya, angka 32.389 pekerja terdampak PHK juga belum tentu menggambarkan seluruh pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami perubahan status kerja di Indonesia.
Bisa saja sebagian pekerja yang tidak lagi aktif sebagai peserta BPJS belum masuk dalam statistik PHK formal. Namun, kemungkinan tersebut tetap memerlukan verifikasi dan tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta.
Kemungkinan lainnya, kedua lembaga memang sedang mengukur fenomena yang berbeda. Data BPJS Ketenagakerjaan dapat menangkap perubahan status kepesertaan secara lebih luas, sedangkan data Kemenaker lebih berfokus pada PHK yang masuk dalam mekanisme pelaporan pemerintah.
Bukan Sekadar Persoalan Angka
Besarnya perbedaan antara kedua data tersebut tetap perlu mendapat perhatian karena berimplikasi terhadap cara pemerintah membaca kondisi pasar kerja.
Kebijakan yang disusun berdasarkan data puluhan ribu pekerja terdampak tentu dapat memiliki skala dan prioritas berbeda dibandingkan kebijakan yang mempertimbangkan jumlah pekerja terdampak lebih dari seratus ribu orang.
Karena itu, persoalan utamanya bukan semata-mata memilih apakah angka 32.389 atau 126 ribu yang paling benar.
Kedua angka tersebut perlu ditempatkan sesuai dengan definisi, sumber data, periode pencatatan, serta metode yang digunakan.
Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan lainnya perlu menjelaskan secara terbuka mengapa kedua angka tersebut berbeda, kategori apa saja yang masuk dalam masing-masing statistik, serta sejauh mana terdapat irisan antara kedua kelompok data tersebut.
Penting untuk Kebijakan Ketenagakerjaan
Data PHK memiliki konsekuensi langsung terhadap kebijakan perlindungan pekerja. Pemerintah membutuhkan gambaran yang akurat untuk menentukan kebutuhan program JKP, bantuan sosial, pelatihan dan peningkatan keterampilan, maupun kebijakan penciptaan lapangan kerja baru.
Bagi pekerja, data yang akurat juga penting untuk mengetahui apakah kehilangan pekerjaan yang dialami merupakan kasus individual atau bagian dari tekanan yang lebih luas dalam pasar tenaga kerja.
Karena itu, perbedaan metodologi seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat integrasi data antarlembaga, bukan sekadar memperdebatkan angka.
Sistem data ketenagakerjaan yang terintegrasi idealnya mampu menunjukkan secara jelas jumlah pekerja yang terkena PHK formal, pekerja yang kontraknya berakhir, pekerja yang mengundurkan diri, peserta BPJS yang menjadi nonaktif karena sebab lain, serta kategori pekerja lainnya.
Dengan metodologi yang transparan dan terintegrasi, publik tidak hanya mendapatkan angka, tetapi juga dapat memahami apa yang sebenarnya diukur oleh angka tersebut.
Pada akhirnya, persoalan data PHK bukan sekadar persoalan statistik. Akurasi data menentukan kemampuan negara membaca kondisi pasar kerja dan merespons tekanan yang dialami pekerja maupun dunia usaha.
Selama lembaga-lembaga resmi masih menggunakan definisi dan cakupan yang berbeda tanpa jembatan data yang jelas, pertanyaan mengenai besarnya tekanan terhadap pekerja Indonesia akan tetap muncul.
Karena itu, klarifikasi dan integrasi data menjadi penting agar kebijakan ketenagakerjaan ke depan benar-benar disusun berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
(Sumber : netralnews.com)
