JAKARTA — Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Apel Siaga KBPBI Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di Jakarta, Bung Andi Nuryahya, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar memberikan perhatian serius terhadap perhelatan sidang pengupahan untuk penetapan upah tahun 2027.
Peringatan tersebut disampaikan Andi dalam rangkaian aksi buruh yang digelar di Jakarta. Menurutnya, pembahasan mengenai pengupahan harus menjadi perhatian sejak awal agar kebijakan upah yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Andi menegaskan, persoalan upah merupakan salah satu isu penting yang terus diperjuangkan kaum buruh. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat memastikan proses pembahasan pengupahan berjalan secara transparan, objektif, serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan riil pekerja. Kamis (10/09/2026)
Ia juga mengingatkan agar suara buruh tidak hanya didengar ketika aksi berlangsung, tetapi benar-benar menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan pembahasan kebijakan pengupahan.
“Pemprov DKI Jakarta harus memperhatikan dan mempersiapkan dengan baik sidang pengupahan tahun 2027. Jangan sampai kepentingan buruh kembali terpinggirkan dalam penetapan upah,” ujar Andi.
Menurut dia, keterlibatan unsur pekerja dalam pembahasan pengupahan sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang adil. Pemerintah juga diminta tidak hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan, tetapi turut memperhitungkan kebutuhan hidup pekerja dan perkembangan biaya hidup di Jakarta.
Andi berharap proses sidang pengupahan 2027 nantinya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan pengupahan di Ibu Kota.
“Jangan sampai persoalan pengupahan kembali menjadi masalah setiap tahun. Pemerintah harus memastikan adanya kebijakan yang memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” tegasnya.
Ia menambahkan, buruh akan terus mengawal proses pembahasan pengupahan hingga keputusan mengenai upah 2027 ditetapkan.
@kg_krd
