JAKARTA – Pekerja yang ingin mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 wajib memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih aktif hingga Agustus 2026. Ketentuan ini menjadi salah satu persyaratan utama yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 merupakan Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. Peraturan yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026 tersebut mengatur persyaratan penerima, batas maksimal gaji atau upah, serta besaran bantuan.
Meski mewajibkan status kepesertaan aktif hingga Agustus 2026, pemerintah tidak mencantumkan ketentuan mengenai batas minimal lamanya pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Artinya, dalam persyaratan yang tercantum pada regulasi tersebut, tidak ada ketentuan bahwa pekerja harus sudah menjadi peserta selama tiga bulan, enam bulan, ataupun satu tahun.
Dengan demikian, hal yang menjadi acuan adalah status kepesertaan aktif sampai dengan Agustus 2026, bukan lamanya masa kepesertaan.
Pemerintah menetapkan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total Rp900.000.
Program ini diberikan untuk membantu mempertahankan daya beli pekerja atau buruh sekaligus mendukung ketahanan ekonomi.
Berikut ketentuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, persyaratan penerima, besaran bantuan, dan cara mengecek status BSU 2026.
Ketentuan Masa Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk BSU 2026
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan BSU harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
Ketentuan tersebut menjadikan status kepesertaan pada Agustus 2026 sebagai salah satu acuan dalam proses penentuan penerima bantuan.
Pekerja perlu memastikan perusahaan tempat bekerja telah mendaftarkan dan melaporkan kepesertaannya sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
Hal penting lainnya, regulasi tersebut tidak menetapkan masa kepesertaan minimum. Jadi, pekerja tidak perlu menghitung apakah sudah terdaftar selama tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Selain status kepesertaan, pekerja juga perlu memastikan data upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemeriksaan persyaratan batas gaji penerima BSU.
Syarat Penerima BSU 2026
Selain terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, pekerja harus memenuhi sejumlah persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Berikut kriteria penerima BSU 2026.
1. Warga Negara Indonesia
Calon penerima BSU harus berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Persyaratan ini dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
NIK digunakan sebagai identitas dalam proses pendataan dan pemeriksaan calon penerima bantuan. Oleh karena itu, pekerja perlu memastikan data kependudukan sesuai dengan dokumen resmi.
2. Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026
Pekerja atau buruh harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
Status kepesertaan tersebut menjadi salah satu dasar penentuan penerima BSU.
Pekerja dapat memastikan informasi kepesertaan melalui BPJS Ketenagakerjaan atau perusahaan tempat bekerja.
3. Memiliki Gaji atau Upah Sesuai Batas yang Ditetapkan
Pemerintah menetapkan batas gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan. Namun, ketentuan ini dapat disesuaikan dengan upah minimum di wilayah tempat pekerja bekerja.
Bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih besar dari Rp3.500.000, batas gaji atau upah disesuaikan dengan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi pekerja di wilayah yang tidak menetapkan UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Gaji atau upah yang digunakan sebagai acuan adalah penghasilan terakhir yang dilaporkan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem lembaga tersebut.
Komponen penghasilan yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Dengan demikian, pekerja yang menerima upah di atas Rp3.500.000 belum tentu langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mereka perlu memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja.
4. Diprioritaskan bagi Pekerja yang Belum Menerima Program Bantuan Tertentu
Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang telah diubah melalui Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 juga memuat ketentuan mengenai prioritas penerima BSU. Ketentuan tersebut tidak diubah dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Pekerja yang diprioritaskan adalah mereka yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), atau program Bantuan Produktif Usaha Mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.
Artinya, penerima PKH tidak otomatis dinyatakan tidak memenuhi syarat BSU. Ketentuan tersebut mengatur skala prioritas penyaluran, bukan pengecualian mutlak bagi seluruh penerima program tersebut.
5. Bukan ASN, Anggota TNI, atau Polri
BSU 2026 tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pengecualian tersebut tercantum dalam ketentuan penerima BSU pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Dengan demikian, bantuan ini ditujukan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria dan tidak termasuk kelompok yang dikecualikan.
Besaran BSU 2026 yang Diterima Pekerja
Pemerintah menetapkan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Namun, bantuan tersebut tidak dibayarkan setiap bulan secara terpisah.
Sesuai Pasal 6 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, pembayaran dilakukan sekaligus untuk periode tiga bulan.
Dengan demikian, total dana yang diterima pekerja yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima mencapai Rp900.000.
Pemerintah merencanakan penyaluran BSU 2026 pada November hingga Desember 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), penyaluran direncanakan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Meski periode penyaluran telah disampaikan, pekerja tetap perlu menunggu informasi mengenai tahapan dan jadwal transfer masing-masing penerima.
Tanggal pencairan yang sama untuk seluruh penerima belum ditetapkan dalam informasi tersebut.
Cara Memantau Status Penerima BSU 2026
Pekerja dapat memantau informasi mengenai BSU melalui kanal resmi Kemnaker, salah satunya situs bsu.kemnaker.go.id.
Namun, pekerja perlu memperhatikan pembaruan informasi pada laman tersebut. Saat ini, halaman pengecekan yang tersedia masih memuat keterangan mengenai BSU 2025, termasuk rujukan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.
Oleh karena itu, mekanisme pengecekan penerima BSU 2026 perlu mengikuti petunjuk terbaru yang diumumkan Kemnaker.
Pekerja tidak boleh langsung menganggap tampilan atau hasil pengecekan untuk program 2025 sebagai hasil penetapan penerima BSU 2026.
Selain melalui situs resmi, pekerja juga dapat memantau pengumuman melalui kanal media sosial Kemnaker.
Jika terdapat ketidaksesuaian data kepesertaan atau upah, pekerja dapat menghubungi perusahaan maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan data yang dilaporkan.
Pekerja juga diimbau hanya mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah. Hindari tautan yang mengatasnamakan BSU 2026 tetapi meminta pembayaran, PIN, kata sandi, atau kode OTP dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.
Dengan memahami ketentuan tersebut, pekerja dapat memastikan persyaratan administrasi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebelum proses penetapan penerima BSU 2026 dilakukan. (Sumber : beritasatu.com)
