Apakah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Mendapatkan BSU 2026 Setelah Terkena PHK? Ini Penjelasannya - lemspsi.com
HukumNasional

Apakah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Mendapatkan BSU 2026 Setelah Terkena PHK? Ini Penjelasannya

130

Can BPJS Ketenagakerjaan Participants Receive the 2026 Wage Subsidy (BSU) After Being Laid Off? Here's What You Need to Know

BSU 2026 Layoff Assistance Guide-Foto ilustrastion AI
JAKARTA – Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah Agustus 2026 ternyata masih berpeluang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. Status sudah tidak bekerja tidak serta-merta menghilangkan hak pekerja untuk menerima bantuan tersebut.

Ketentuan ini menjadi kabar penting bagi para pekerja yang terkena PHK, tetapi sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Mengacu pada Frequently Asked Questions (FAQ) BSU 2026 yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang mengalami PHK setelah Agustus 2026 tetap berkesempatan menerima BSU sepanjang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya masih aktif hingga Agustus 2026 dan memenuhi persyaratan lainnya.

Artinya, tanggal berakhirnya hubungan kerja menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan pekerja dalam memastikan kelayakan sebagai penerima BSU 2026.

Syarat Pekerja Korban PHK Mendapatkan BSU 2026

Meskipun telah mengalami PHK, pekerja tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan BSU 2026.

Berikut kriteria penerima BSU 2026:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

  2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.

  3. Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah perusahaan.

  4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.

  5. Memiliki rekening aktif pada bank penyalur, yakni BNI, BRI, Mandiri, BTN, atau BSI.

Terkait batas maksimal upah, apabila Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah perusahaan lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah yang digunakan mengikuti UMK tersebut.

Sementara itu, apabila suatu daerah tidak memiliki UMK, ketentuan batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

Selain persyaratan tersebut, BSU diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.

BSU 2026 Cair Rp900 Ribu Sekaligus

Pemerintah menetapkan besaran Bantuan Subsidi Upah 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.

Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.

Pekerja dapat memeriksa status kepesertaan penerima dan informasi penyaluran bantuan melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di:

https://bsu.kemnaker.go.id

Pengecekan secara berkala penting dilakukan untuk mengetahui apakah pekerja telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Korban PHK Tidak Bisa Mendaftar BSU Secara Mandiri

Hal lain yang perlu diketahui pekerja adalah tidak tersedia mekanisme pendaftaran BSU secara mandiri melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan.

Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data kepesertaan dan kriteria yang telah ditentukan pemerintah.

Karena itu, pekerja yang mengalami PHK setelah Agustus 2026 tetap perlu memastikan bahwa data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026 tercatat aktif.

Kesimpulannya, pekerja yang terkena PHK setelah Agustus 2026 masih memiliki peluang mendapatkan BSU sebesar Rp900.000. Namun, peluang tersebut bergantung pada status kepesertaan hingga Agustus 2026 serta pemenuhan seluruh persyaratan penerima bantuan. (Sumber : TribunNews.com)

Exit mobile version