Penetapan UMP Jawa Tengah 2027 ini menjadi perhatian karena persentase kenaikannya mencatatkan angka tertinggi dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Bahkan, kenaikan tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2026 yang hanya sebesar 7,28 persen.
Pengumuman penetapan upah minimum tersebut disampaikan langsung oleh Ahmad Luthfi di Kabupaten Jepara, Sabtu (21/11/2026).
“Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027,” kata Luthfi saat mengumumkan keputusan tersebut.
Menurut Luthfi, penetapan UMP 2027 telah melalui serangkaian pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan tersebut melibatkan empat unsur, yakni pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta pakar dan akademisi.
Unsur pengusaha dalam pembahasan tersebut diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), sementara unsur pekerja diwakili oleh serikat pekerja dan serikat buruh.
“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10 persen,” ujar Luthfi.
Kenaikan UMP Jateng 2027 Tertinggi dalam 10 Tahun
Kenaikan UMP Jawa Tengah sebesar 14,10 persen pada 2027 merupakan peningkatan paling besar jika dibandingkan dengan persentase kenaikan selama sepuluh tahun terakhir.
Sebagai perbandingan, pada 2026 UMP Jawa Tengah naik sebesar 7,28 persen menjadi Rp2.327.386,07. Sementara pada 2025 kenaikannya sebesar 6,50 persen menjadi Rp2.169.349.
Pada 2024, kenaikan UMP tercatat sebesar 4,02 persen menjadi Rp2.036.947. Kemudian pada 2023 meningkat 8,01 persen menjadi Rp1.958.169,69.
Adapun pada 2022 kenaikan UMP hanya sebesar 0,78 persen menjadi Rp1.812.935. Pada 2021, kenaikannya sebesar 3,27 persen menjadi Rp1.798.979.
Sementara itu, pada 2020 UMP Jawa Tengah naik 8,51 persen menjadi Rp1.742.015. Pada 2019 kenaikannya sebesar 8,03 persen menjadi Rp1.605.396, sedangkan pada 2018 meningkat 8,71 persen menjadi Rp1.486.065.
Pada 2017, UMP Jawa Tengah tercatat sebesar Rp1.367.000.
Pemprov Jateng Harapkan Kesejahteraan Buruh Meningkat
Ahmad Luthfi mengatakan, penetapan kenaikan UMP 2027 merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh.
Namun, kenaikan upah tersebut diharapkan juga berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pertumbuhan sektor industri di Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap peningkatan UMP dapat memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat pekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan industri di Jawa Tengah semakin berkembang sehingga mampu menarik lebih banyak investasi dan memperluas kesempatan kerja.
Dengan demikian, kebijakan kenaikan upah minimum diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga mendukung penguatan perekonomian daerah dan keberlanjutan dunia usaha.
Data UMP Jawa Tengah 2017–2027
Berikut perkembangan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah selama sebelas tahun terakhir:
- 2027: Rp2.655.454 (naik 14,10 persen).
- 2026: Rp2.327.386,07 (naik 7,28 persen).
- 2025: Rp2.169.349 (naik 6,50 persen).
- 2024: Rp2.036.947 (naik 4,02 persen).
- 2023: Rp1.958.169,69 (naik 8,01 persen).
- 2022: Rp1.812.935 (naik 0,78 persen).
- 2021: Rp1.798.979 (naik 3,27 persen).
- 2020: Rp1.742.015 (naik 8,51 persen).
- 2019: Rp1.605.396 (naik 8,03 persen).
- 2018: Rp1.486.065 (naik 8,71 persen).
- 2017: Rp1.367.000.
Dengan ditetapkannya UMP Jawa Tengah 2027 sebesar Rp2,65 juta, pekerja dan buruh kini menantikan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 yang akan menjadi acuan pengupahan di masing-masing daerah di Jawa Tengah. (Sumber : kumparan.com)
