Temuan tersebut diungkap dalam laporan bersama Center for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga kajian yang berbasis di Washington, Amerika Serikat, dan George W. Bush Institute yang berbasis di Dallas. Laporan yang diterbitkan pada 14 Oktober 2026 itu menganalisis keterlibatan Rusia, Korea Utara, China, dan Iran dalam perluasan produksi pesawat nirawak atau unmanned aerial vehicle (UAV) di kompleks industri Yelabuga.
Laporan tersebut menyoroti keuntungan yang diperoleh masing-masing negara dari kerja sama tersebut, mulai dari produksi persenjataan untuk perang Rusia melawan Ukraina hingga pasokan komponen dan pemanfaatan tenaga kerja Korea Utara.
Rusia dilaporkan memperoleh akses terhadap lebih dari 5.500 drone per bulan untuk mendukung operasi militernya di Ukraina. Sementara itu, China mendapatkan keuntungan sebagai pemasok utama berbagai komponen yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer, termasuk baterai, komponen elektronik, mesin, dan sistem navigasi.
Iran sebelumnya memasok Rusia dengan drone Shahed. Rusia kemudian mengembangkan dan memproduksi varian serupa di dalam negeri yang dikenal dengan nama Geran, dengan sejumlah peningkatan kualitas.
Di tengah peningkatan produksi tersebut, Korea Utara diduga memperoleh keuntungan finansial dengan menahan hingga 90 persen upah para pekerjanya yang ditempatkan di Rusia.
Diduga Termasuk Praktik Kerja Paksa
Laporan bersama CSIS dan George W. Bush Institute menyebut praktik pengiriman pekerja Korea Utara tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja.
Rezim Korea Utara dilaporkan mengirimkan tenaga kerja melalui kesepakatan antarnegara, mengendalikan kebebasan mereka untuk kembali ke tanah air, serta mengambil sebagian besar penghasilan yang diperoleh para pekerja.
Praktik tersebut dinilai memenuhi karakteristik kerja paksa karena para pekerja tidak memiliki kebebasan yang memadai atas pekerjaan, pendapatan, maupun pilihan untuk meninggalkan situasi yang mereka hadapi.
Song Young-Chae, akademisi dan aktivis HAM yang berbasis di Seoul serta tergabung dalam Koalisi Global untuk Menghentikan Genosida di Korea Utara, menilai pemerintah Pyongyang mengeksploitasi warganya demi memperoleh keuntungan ekonomi.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan tersebut tidak terbatas pada kompleks industri drone Yelabuga. Pekerja Korea Utara dilaporkan berada di sejumlah sektor lain di Rusia, termasuk konstruksi di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia dan kamp-kamp penebangan kayu.
Selain itu, Korea Utara juga telah mengirimkan personel militernya untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina.
Menurut Song, para pekerja yang dikirim ke Rusia menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan karena kehilangan kebebasan dan hanya diperbolehkan menyimpan sebagian kecil dari penghasilan mereka.
Ia menilai diperlukan upaya internasional yang lebih kuat untuk menghentikan dugaan perdagangan manusia dan melindungi para pekerja Korea Utara.
Rusia dan Korea Utara Diduga Melanggar Resolusi PBB
Laporan tersebut juga menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2397 yang disahkan pada Desember 2017.
Resolusi tersebut mewajibkan negara-negara anggota PBB memulangkan pekerja Korea Utara yang memperoleh pendapatan di luar negeri dalam jangka waktu yang ditetapkan, yakni paling lambat 24 bulan setelah pengesahannya, dengan sejumlah pengecualian yang diatur dalam resolusi.
Namun, keberadaan ribuan pekerja Korea Utara di kompleks industri drone Rusia menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan ketentuan tersebut.
Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di kampus Seoul Universitas Troy, mengatakan kedekatan geografis dan hubungan antarpemerintah membuat pengiriman tenaga kerja Korea Utara ke Rusia relatif mudah dilakukan.
Ia juga menyoroti keterbatasan intervensi internasional dalam menangani persoalan tersebut. Rusia dan China merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga upaya internasional menghadapi persoalan yang melibatkan kedua negara itu dinilai menghadapi tantangan politik dan diplomatik.
Pinkston memperingatkan bahwa pengabaian terhadap resolusi PBB mengenai tenaga kerja Korea Utara, proliferasi senjata, dan perdagangan teknologi guna ganda dapat semakin melemahkan efektivitas sanksi internasional.
Menurutnya, perkembangan tersebut berpotensi mengancam tatanan internasional yang dibangun setelah Perang Dunia II, khususnya prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Produksi Drone Rusia Berdampak pada Keamanan Asia
Selain persoalan ketenagakerjaan, laporan tersebut menyoroti dampak strategis kerja sama Rusia dan Korea Utara terhadap perkembangan teknologi militer.
Pinkston menilai perang Rusia-Ukraina telah memberikan pelajaran penting bagi negara-negara yang mengamati perkembangan peperangan modern, terutama terkait penggunaan drone dalam operasi militer.
Korea Utara disebut mengamati perkembangan teknologi tersebut untuk memperkuat kemampuan pesawat nirawaknya sendiri.
Peningkatan kemampuan drone Korea Utara berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi Korea Selatan, yang harus menyesuaikan sistem pertahanannya untuk menghadapi perkembangan persenjataan nirawak.
Dengan demikian, persoalan di Yelabuga tidak hanya berkaitan dengan dugaan eksploitasi pekerja, tetapi juga dengan penguatan kapasitas produksi persenjataan yang dapat memengaruhi dinamika keamanan internasional.
Desak Penyelidikan dan Sanksi Internasional
Untuk menghentikan dugaan eksploitasi tenaga kerja Korea Utara di Rusia, laporan CSIS dan George W. Bush Institute merekomendasikan sejumlah langkah kepada pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional.
Pertama, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat didesak bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia yang diduga terlibat dalam pengiriman dan eksploitasi pekerja Korea Utara.
Kedua, laporan tersebut mendorong pemberian sanksi kepada individu maupun entitas yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
Ketiga, PBB didesak melakukan penyelidikan multilateral terhadap kompleks industri Yelabuga untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran HAM, memastikan pertanggungjawaban pihak yang terlibat, serta memberikan perlindungan kepada para korban.
Laporan itu juga menyerukan agar perusahaan asing yang beroperasi di zona ekonomi khusus Yelabuga mendapat tekanan untuk menghentikan kegiatan mereka di lokasi tersebut. Perusahaan yang beroperasi di kawasan itu disebut mencakup sejumlah perusahaan Eropa dan setidaknya satu perusahaan Amerika Serikat.
Berbagai rekomendasi tersebut mencerminkan perlunya pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum internasional, sanksi ekonomi, dan perlindungan pekerja untuk menangani dugaan perdagangan manusia lintas negara.
Meski demikian, pelaksanaan rekomendasi tersebut diperkirakan menghadapi hambatan diplomatik, mengingat keterlibatan sejumlah negara yang memiliki pengaruh besar dalam politik internasional.
Kasus ini kembali menyoroti persoalan perlindungan hak pekerja migran, terutama ketika tenaga kerja ditempatkan di luar negeri melalui perjanjian antarnegara dan berada dalam situasi yang membatasi kebebasan mereka untuk menentukan nasib sendiri. (Sumber : dw,com)
