UMK Pematangsiantar 2027 Belum Dibahas, Disnaker Tunggu UMP Sumut, Buruh Tuntut Kenaikan di Atas 10 Persen - lemspsi.com
Daerah

UMK Pematangsiantar 2027 Belum Dibahas, Disnaker Tunggu UMP Sumut, Buruh Tuntut Kenaikan di Atas 10 Persen

76
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar- Robert Samosir
PEMATANGSIANTAR – Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 semakin dekat. Pemerintah daerah hanya memiliki waktu hingga Selasa (25/11/2026) untuk menetapkan upah minimum tahun depan. Namun, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, hingga Rabu (18/11/2026) masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut).

Di tengah ketidakpastian tersebut, pekerja di Pematangsiantar mulai menyuarakan tuntutan kenaikan upah lebih dari 10 persen. Mereka menilai kenaikan tersebut diperlukan untuk mengimbangi lonjakan harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, Robert Samosir, mengatakan pihaknya belum menerima petunjuk teknis terbaru mengenai rumusan maupun skema penghitungan yang akan digunakan dalam pengusulan UMK 2027.

“Belum ada petunjuk lain tentang rumusan atau skema yang dipakai untuk usulan penetapan UMK 2027,” kata Robert kepada MISTAR.ID, Rabu (18/11/2026), di Pematangsiantar.

Menurut Robert, proses penetapan UMK biasanya dimulai setelah pemerintah provinsi mengumumkan besaran UMP. Selanjutnya, Dewan Pengupahan Kota Pematangsiantar menggelar rapat untuk membahas dan mengusulkan besaran upah minimum kepada kepala daerah.

“Biasanya UMP keluar lebih dulu. Setelah itu, Dewan Pengupahan Kota mengusulkan besarannya. Kita masih menunggu petunjuk teknis karena sebelumnya ada formula yang dipakai sebagai pengali,” ujarnya.

Robert menyatakan akan menyampaikan perkembangan terbaru kepada masyarakat apabila sudah menerima informasi resmi dari pemerintah pusat.

Menaker Sudah Terbitkan Surat Edaran Penetapan Upah 2027

Meski Disnaker Pematangsiantar masih menunggu petunjuk, pemerintah pusat sebenarnya telah menerbitkan pedoman penetapan upah minimum 2027.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disiarkan secara daring, Senin (16/11/2026), Yassierli menyampaikan bahwa penetapan UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026.

“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP ditetapkan, lima hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP),” kata Yassierli.

Sementara itu, penetapan UMK 2027 diberikan tenggat hingga 25 November 2026. Setelah penetapan UMK, pemerintah daerah memiliki waktu lima hari untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah mengatur dua pendekatan penghitungan upah minimum, yakni menggunakan formula penghitungan upah minimum atau berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Untuk daerah yang telah memiliki UMP atau UMK pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

Adapun rentang alfa ditetapkan sebesar 0,50 hingga 1,0. Penentuan nilai alfa menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK.

Rentang tersebut mengalami perluasan dibandingkan ketentuan PP Nomor 49 Tahun 2025 yang sebelumnya mengatur alfa sebesar 0,5 hingga 0,9. Perubahan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Indeks tertentu di PP 49/2025 itu dengan rentang 0,5-0,9. Di UU 27/2026 indeksnya 0,5 sampai paling tinggi 1. Inilah yang akan kita pakai,” kata Yassierli.

Surat edaran tersebut juga mengatur bahwa apabila hasil penyesuaian upah minimum lebih kecil atau sama dengan nol, besaran upah minimum 2027 ditetapkan sama dengan upah minimum 2026.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Buruh Siantar Minta Kenaikan Lebih dari 10 Persen

Di tengah proses penetapan yang masih berjalan, pekerja di Pematangsiantar berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan meningkatnya biaya hidup.

Dedeq Wardani, seorang pekerja sektor swasta di Pematangsiantar, meminta kenaikan UMK 2027 lebih dari 10 persen. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari membuat penghasilan pekerja semakin sulit mencukupi kebutuhan keluarga.

“Semua harga sudah naik, tapi saya tetap harus membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan upah sekarang, uang langsung habis. Saya harus cari kerja sampingan supaya bisa menabung. Saya berharap upah di Kota Pematangsiantar naik lebih dari 10 persen,” katanya, Rabu (18/11/2026).

Tuntutan kenaikan upah juga disuarakan serikat pekerja di tingkat provinsi.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumatera Utara sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (5/11/2026).

Mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menaikkan UMP 2027 sebesar 8 hingga 10 persen. Selain persoalan upah, massa aksi juga meminta pemerintah menyelesaikan sejumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dinilai belum tuntas di Disnaker Sumut.

Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengatakan penetapan UMP 2027 harus mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan mempertimbangkan 100 persen komponen KHL.

Menurutnya, upah minimum di Sumatera Utara saat ini masih berada di kisaran 90 persen dari KHL.

“Kami meminta Gubsu menaikkan UMP Sumut 10 persen. Kami menagih janji Pak Bobby tahun lalu yang mengatakan akan menaikkan UMP Sumut 10 persen. Namun, kenyataannya hingga kini belum terealisasi,” kata Willy saat berorasi.

Willy juga meminta unsur pemerintah dalam Dewan Pengupahan Daerah tidak menggunakan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,5 dalam penghitungan kenaikan upah.

“Karena kalau tidak pakai alfa 0,9, maka UMP Sumut dipastikan hanya naik 5-6 persen saja. Kami tegas menolak jika hal tersebut terjadi,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Disnaker Sumut Ali Akbar Hasibuan menyatakan aspirasi buruh akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara.

“Tuntutan UMP Sumut kita akan segera laporkan kepada Pak Gubsu,” ujarnya.

KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan 7,5-9,5 Persen

Di tingkat nasional, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.

Usulan tersebut didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni inflasi rata-rata Oktober 2025 hingga September 2026 sebesar 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,43 persen.

Dengan menggunakan alfa maksimal 0,9, perhitungan matematis kenaikan upah mencapai sekitar 7,7 persen.

Meski demikian, angka 7,5 hingga 9,5 persen tersebut masih merupakan usulan serikat pekerja, bukan keputusan resmi pemerintah.

Besaran akhir upah minimum akan ditetapkan oleh gubernur masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Daerah.

UMK Pematangsiantar 2026 Masih Mengikuti UMP Sumut

Belum adanya kepastian UMK Pematangsiantar 2027 juga berkaitan dengan kondisi penetapan upah pada tahun sebelumnya.

Pada 2026, Pematangsiantar termasuk dalam 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang belum menetapkan UMK secara mandiri karena belum memiliki Dewan Pengupahan. Akibatnya, daerah tersebut mengikuti ketentuan UMP Sumatera Utara.

UMP Sumut 2026 ditetapkan sebesar Rp3.228.971 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp236.412 atau sekitar 7,9 persen dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2.992.559.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/908/KPTS/2025 yang ditandatangani pada 24 Desember 2025 dan mulai berlaku 1 Januari 2026.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pembahasan upah tahun depan.

Apabila Pematangsiantar kembali belum memiliki Dewan Pengupahan yang aktif dan tidak menetapkan UMK tersendiri, pekerja di kota tersebut berpotensi kembali mengikuti besaran UMP Sumatera Utara.

Sebaliknya, apabila mekanisme Dewan Pengupahan Kota telah berjalan dan usulan UMK dapat diproses sesuai ketentuan, Pematangsiantar berpeluang memiliki besaran upah minimum tersendiri.

Tiga Tanggal Penting Penetapan UMK 2027

Pekerja di Pematangsiantar kini menunggu tiga tahapan penting dalam penetapan upah minimum tahun depan.

Pertama, 21 November 2026 merupakan batas akhir penetapan UMP 2027 oleh gubernur.

Kedua, 25 November 2026 menjadi tenggat penetapan UMK 2027 oleh pemerintah kabupaten/kota.

Ketiga, 1 Januari 2027 merupakan tanggal mulai berlakunya upah minimum yang baru.

Dengan demikian, kenaikan upah minimum 2027 akan mulai diterapkan pada pembayaran gaji Januari 2027, bukan pada penggajian November atau Desember 2026.

Hingga Rabu (18/11/2026), belum ada angka resmi UMK Pematangsiantar 2027. Tuntutan kenaikan lebih dari 10 persen masih menjadi harapan pekerja, sedangkan usulan kenaikan 8-10 persen dan 7,5-9,5 persen berasal dari serikat pekerja di tingkat provinsi dan nasional.

Kini, kepastian upah pekerja Pematangsiantar bergantung pada hasil penetapan UMP Sumatera Utara, mekanisme Dewan Pengupahan, serta keputusan pemerintah daerah dalam memenuhi tenggat yang telah ditentukan. (Sumber : mistar.id)

Exit mobile version