JAKARTA – Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) tengah mengembangkan sebuah aplikasi berbasis dashboard yang akan digunakan untuk memantau kondisi perusahaan di seluruh Indonesia. Sistem tersebut diharapkan mampu mendeteksi lebih dini perusahaan yang mengalami tekanan ekonomi maupun berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, aplikasi tersebut akan menjadi bagian dari sistem pemantauan kondisi dunia usaha secara berkala. Melalui dashboard tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih cepat mengenai kondisi ekonomi perusahaan sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum terjadi PHK dalam skala besar.
“Kita mengembangkan aplikasi juga untuk dashboard monitoring kondisi perusahaan-perusahaan, kondisi ekonomi,” ujar Yassierli kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (20/7/2026).
Menurut Yassierli, pemerintah saat ini telah mengantongi data sejumlah perusahaan yang menunjukkan indikasi mengalami tekanan usaha dan berpotensi melakukan PHK. Informasi tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan sistem pemantauan yang sedang disiapkan Satgas PHK.
Ia menjelaskan, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan di berbagai sektor. Namun demikian, setiap informasi yang diterima tidak serta-merta dijadikan kesimpulan karena harus melalui proses verifikasi.
“Jadi, kita terus melakukan koordinasi. Ada yang mulai terlihat, bisa terkena dampaknya. Seperti saya sampaikan, beberapa perusahaan itu baru ada indikasi. Kemudian, ada perusahaan mengatakan ada berita yang perlu kita verifikasi,” katanya.
Yassierli menegaskan bahwa verifikasi menjadi langkah penting agar pemerintah memperoleh data yang akurat sebelum mengambil kebijakan. Dengan sistem pemantauan tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi perusahaan yang mulai menunjukkan tanda-tanda mengalami kesulitan usaha sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Data yang dihimpun melalui aplikasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah penanganan, baik berupa pendampingan terhadap perusahaan, fasilitasi dialog, maupun upaya pencegahan agar PHK dapat dihindari.
Di sisi lain, Satgas PHK juga terus menangani berbagai persoalan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di sejumlah sektor industri. Pemerintah telah menyiapkan berbagai pendekatan untuk membantu menyelesaikan konflik hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja.
Salah satu mekanisme yang terus dioptimalkan adalah mediasi antara perusahaan dengan pekerja yang terdampak. Menurut Yassierli, penyelesaian setiap kasus PHK tidak dapat dilakukan dengan satu pola yang sama karena masing-masing memiliki karakteristik berbeda.
“Tidak bisa kemudian pendekatannya cuma satu, tergantung dari bagaimana informasi yang kita peroleh dan bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan yang diterapkan akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan maupun pekerja agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus melindungi hak-hak tenaga kerja.
Melalui pengembangan aplikasi pemantauan tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi PHK di Indonesia. Dengan informasi yang diperoleh secara lebih cepat dan akurat, langkah-langkah pencegahan maupun penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih dini sehingga dampak terhadap dunia ketenagakerjaan dapat diminimalkan.
(Sumber : Beritasatu.com)
