Terpantau, rombongan buruh menggunakan sepeda motor datang dari perwakilan DPC PPMI Subang dan Purwakarta. Sebelumnya, massa dari DPC PPMI Majalengka, Cianjur, dan Bogor juga telah berkumpul di lokasi aksi.
Di tengah teriknya cuaca Kota Karawang, aparat kepolisian bersama petugas keamanan (security) terlihat mengatur arus lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan. Sementara itu, semangat para buruh semakin meningkat ketika Ketua DPC PPMI Karawang, Ato, menyampaikan orasi di hadapan massa aksi.
Dalam orasinya, Ato menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perwakilan DPC PPMI dari luar Karawang yang telah hadir memberikan dukungan terhadap perjuangan pekerja PT Dantosan Precon Perkasa.
Ia menyebut aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas dan perjuangan kemanusiaan untuk membela hak-hak pekerja yang dinilai mengalami ketidakadilan.
Ato menyoroti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan dengan alasan efisiensi. Menurutnya, terdapat kejanggalan karena perusahaan disebut masih bersikeras merekrut tenaga kerja baru untuk menggantikan posisi karyawan yang terkena PHK.
“Ada pengkhianatan dalam perusahaan ini, bahwa PHK dengan dalih efisiensi tetapi perusahaan tetap bersikeras merekrut tenaga kerja baru untuk mengganti posisi karyawan yang di-PHK. Maka dari itu akhirnya kami melakukan mogok dengan harapan bahwa perusahaan bisa mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kami. Tapi pada saat ini perusahaan masih bersikeras dengan pendiriannya,” ujar Ato.
Ia menegaskan, perjuangan buruh tidak akan berhenti melalui aksi demonstrasi dan mogok kerja. Pihaknya juga telah menempuh sejumlah upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Menurut Ato, mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum telah ditempuh, baik dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan maupun pihak kepolisian. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses pemanggilan dari kedua instansi tersebut.
Namun, ia menyayangkan sikap perusahaan yang disebut belum memenuhi panggilan dari pihak kementerian.
“Tentunya persoalan ini tidak berhenti di sini. Ada mekanisme penyelesaiannya melalui litigasi melalui kantor Kementerian Tenaga Kerja ataupun kepada pihak kepolisian, upaya hukum telah kami lakukan. Tinggal menunggu pemanggilan baik itu dari kepolisian ataupun dari kementerian. Namun perusahaan ini masih tetap tidak mau mendengarkan dan tidak mau memenuhi panggilan dari kementerian,” cetusnya.
Ato pun menyerukan kepada seluruh buruh untuk terus memperkuat solidaritas dan tidak menyerah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Ia bahkan menyatakan bahwa kekuatan massa aksi berpotensi semakin besar apabila perusahaan tidak segera merespons tuntutan mereka.
Soroti Dugaan Eksploitasi Pekerja Outsourcing
Selain persoalan PHK, Ato juga mengungkapkan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan lainnya di PT Dantosan Precon Perkasa. Salah satu persoalan yang disorot adalah dugaan eksploitasi terhadap pekerja alih daya (outsourcing).
Ia menyebut terdapat pekerja outsourcing yang diduga menerima upah sekitar Rp100.000 per hari. Menurutnya, pembayaran upah tersebut perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.
Ato menjelaskan, perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja alih daya harus memenuhi sejumlah persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di antaranya berkaitan dengan legalitas perusahaan penyedia jasa alih daya, perjanjian kerja sama, serta pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk pembayaran upah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ketika perusahaan mau kerja sama dengan outsourcing seharusnya ada beberapa tahapan ataupun standar penerimaan outsourcing. Pertama harus ada izin alih daya. Apakah izin alih dayanya ada atau tidak dari perusahaan tersebut. Selanjutnya upah juga tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Tapi faktanya yang terjadi saat ini lebih jauh daripada ketentuan pemerintah,” ungkapnya.
Tidak hanya persoalan upah, Ato juga menyoroti dugaan intimidasi terhadap pekerja yang menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3).
Ia mengungkapkan, pekerja yang berani menyuarakan persoalan upah dan K3 disebut kerap menghadapi tekanan dari manajemen. Bentuk tekanan yang disorot antara lain dugaan mutasi dan tindakan lain yang dinilai sebagai upaya mengintimidasi pekerja.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperburuk hubungan industrial di lingkungan perusahaan.
PPMI Tuntut Eksploitasi Dihentikan dan Pekerja Dipekerjakan Kembali
Dalam kesempatan tersebut, Ato mengajak seluruh peserta aksi untuk terus menyuarakan tuntutan dan memperjuangkan penghentian dugaan praktik eksploitasi tenaga kerja di perusahaan.
Ia menegaskan, aksi solidaritas yang melibatkan sejumlah DPC PPMI dari berbagai daerah merupakan bentuk perlawanan terhadap persoalan ketenagakerjaan yang dialami para pekerja.
“Maka pada hari ini kita semua suarakan, kita lawan sekuat mungkin agar eksploitasi atau perbudakan yang ada di perusahaan ini segera dihentikan. Serta minta kita dipekerjakan kembali,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, buruh berharap manajemen PT Dantosan Precon Perkasa bersedia membuka ruang dialog dan menyelesaikan perselisihan secara adil.
Massa aksi juga mendesak agar hak-hak pekerja dipenuhi, dugaan pelanggaran ketenagakerjaan ditindaklanjuti, serta para pekerja yang terkena PHK dapat dipekerjakan kembali.
Hingga berita ini ditulis, pernyataan dan tuntutan tersebut merupakan keterangan dari pihak DPC PPMI Karawang dalam aksi demonstrasi. Konfirmasi dan tanggapan dari manajemen PT Dantosan Precon Perkasa masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan dari pihak perusahaan. (Sumber : lampumerahnews.id)
