JAKARTA – Sebanyak 16 provinsi di Indonesia telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 hingga Sabtu (21/11/2026). Provinsi Bali menjadi daerah dengan persentase kenaikan tertinggi, yakni mencapai 42,15 persen. Sementara itu, Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan kenaikan sebesar 29,44 persen.
Penetapan UMP 2027 dilakukan menyusul batas waktu yang ditetapkan pemerintah, yakni paling lambat Sabtu, 21 November 2026. Seluruh gubernur di 38 provinsi diwajibkan menetapkan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Sementara itu, sebagai pedoman penghitungan upah minimum 2027, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Berdasarkan data penetapan yang telah diumumkan, besaran kenaikan UMP di masing-masing provinsi cukup bervariasi. Bali mencatat kenaikan tertinggi, disusul Jawa Barat. Adapun Sumatera Utara menjadi provinsi dengan persentase kenaikan terendah di antara 16 daerah tersebut.
Berikut daftar lengkap 16 provinsi yang telah menetapkan UMP 2027:
1. DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan.
Angka tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026.
2. Banten
Pemerintah Provinsi Banten menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70.
Jumlah tersebut meningkat 8,77 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.100.881.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemda DIY menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 per bulan.
Besaran tersebut naik Rp307.505 atau 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.417.495.
4. Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.655.454.
Nilai tersebut meningkat Rp328.068 atau 14,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.327.386,07.
Persentase kenaikan ini menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir di Jawa Tengah. Bahkan, kenaikannya hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,28 persen.
“Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027,” kata Luthfi melalui laman resmi Pemprov Jawa Tengah.
5. Riau
Pemerintah Provinsi Riau menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.031.142 per bulan.
Angka tersebut naik Rp250.646 atau 6,63 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.780.496.
6. Sumatera Selatan
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.210.059 per bulan.
UMP tersebut meningkat Rp267.096 atau 6,77 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.942.963.
7. Sumatera Utara
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.410.000.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan Rp181.001 atau 5,61 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.228.949.
Sumatera Utara menjadi provinsi dengan persentase kenaikan UMP paling rendah di antara 16 provinsi yang telah mengumumkan penetapan.
8. Bali
Pemerintah Provinsi Bali menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan.
Kebijakan yang ditetapkan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut mengalami kenaikan Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP 2026.
Besaran kenaikan ini menjadikan Bali sebagai provinsi dengan persentase kenaikan UMP tertinggi di antara 16 daerah yang telah mengumumkan keputusan pengupahan.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027.
9. Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.602.441 per bulan.
Angka tersebut naik 5,97 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.455.498.
10. Nusa Tenggara Barat
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan.
Besaran tersebut meningkat Rp247.198 atau 9,24 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.673.861.
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. UMP tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur,” ujar Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Khalik melalui laman resmi Pemprov NTB.
11. Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,79 persen.
Dengan kenaikan tersebut, UMP Lampung tahun depan menjadi Rp3.285.152,48 per bulan atau bertambah sekitar Rp237.000 dibandingkan tahun sebelumnya.
12. Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.027.901 per bulan.
Nilai tersebut mengalami kenaikan Rp252.658 atau 6,69 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.775.243.
13. Kalimantan Timur
Pemprov Kalimantan Timur menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.046.360 per bulan.
Angka tersebut naik Rp283.929 atau 7,55 persen dibandingkan UMP 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.762.431.
14. Sulawesi Utara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.323.465 per bulan.
UMP tersebut meningkat Rp320.835 atau 8,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4.002.630.
Keputusan tersebut diumumkan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Jumat (20/11/2026).
15. Papua Barat Daya
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.042.500 per bulan.
Angka tersebut mengalami kenaikan Rp276.500 atau 7,34 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.766.000.
Penetapan dilakukan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/239/11/2026.
16. Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.000.000 per bulan.
Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.317.601.
Pengumuman kenaikan UMP tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi seusai melakukan kunjungan ke Pabrik PT Kwanduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
Dengan kenaikan sebesar 29,44 persen, Jawa Barat menjadi provinsi dengan persentase kenaikan UMP tertinggi kedua setelah Bali.
Bali Tertinggi, Jawa Barat Posisi Kedua
Dari 16 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2027, Bali menempati posisi pertama dengan kenaikan 42,15 persen. Jawa Barat berada di urutan kedua dengan kenaikan 29,44 persen, disusul Jawa Tengah sebesar 14,10 persen dan DI Yogyakarta sebesar 12,72 persen.
Sementara itu, Sumatera Utara mencatat kenaikan persentase paling rendah, yakni 5,61 persen.
Dari sisi nominal, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, yakni Rp6.136.941 per bulan. Sebaliknya, Nusa Tenggara Timur menjadi daerah dengan UMP terendah di antara 16 provinsi tersebut, yaitu Rp2.602.441.
Penetapan UMP menjadi salah satu kebijakan penting dalam menentukan standar upah minimum pekerja pada 2027. Namun, UMP provinsi bukan satu-satunya acuan pengupahan karena pemerintah daerah juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Sumber : bloombergtechnoz.com)
